detikNews |
- Kader PAN Ini Ngaku Ditekan untuk Dukung Zulkifli Hasan Jadi Ketum Lagi
- Dishub DKI Klaim Penutupan U-Turn Jalan Satrio Perlancar Lalu Lintas
- Imbauan KPU soal Mantan Koruptor di Pilkada Dinilai Percuma
- Mardani Sesalkan KPU Tak Atur Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada
- Kemenag Segera Terbitkan Regulasi Turunan UU Pesantren
- Istana Tepis Jokowi Emosional: Beliau Biasa Saja Tanggapi Wacana Amandemen
- Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada 2020, KPK Ingatkan Rekam Jejak
- UI Tak Permasalahkan Busana Mendikbud Nadiem di Pelantikan Rektor
- KontraS: Isu LGBT dan Komunis Paling Sering Dibatasi Pemerintah
- Kawal Implementasi UU Pesantren, PPP Tak Ingin Negara Intervensi Pesantren
| Kader PAN Ini Ngaku Ditekan untuk Dukung Zulkifli Hasan Jadi Ketum Lagi Posted: 06 Dec 2019 04:22 AM PST "Di kami sulit sama tadi karena terindikasi tidak sejalan, jadi beberapa DPD yang tidak sejalan itu langsung di-Plt semua."This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| Dishub DKI Klaim Penutupan U-Turn Jalan Satrio Perlancar Lalu Lintas Posted: 06 Dec 2019 04:15 AM PST Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengklaim penutupan putaran atau U-turn di Jalan Prof dr Satrio menurunkan tingkat kemacetan.This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| Imbauan KPU soal Mantan Koruptor di Pilkada Dinilai Percuma Posted: 06 Dec 2019 04:14 AM PST KPU tidak melarang mantan koruptor maju dalam Pilkada 2020 dan hanya mengimbau agar mengutamakan bukan eks koruptor. Imbauan itu dinilai percumaThis posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| Mardani Sesalkan KPU Tak Atur Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada Posted: 06 Dec 2019 04:12 AM PST Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyayangkan keputusan KPU yang tak melarang mantan terpidana kasus korupsi mencalonkan diri di Pilkada.This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| Kemenag Segera Terbitkan Regulasi Turunan UU Pesantren Posted: 06 Dec 2019 04:12 AM PST Kementerian Agama (Kemenag) segera menerbitkan regulasi turunan dari Undang-Undang nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| Istana Tepis Jokowi Emosional: Beliau Biasa Saja Tanggapi Wacana Amandemen Posted: 06 Dec 2019 04:06 AM PST "Pak Jokowi sebenarnya biasa saja dalam menanggapi wacana amandemen UUD 45," kata Dini.This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| Eks Koruptor Boleh Maju Pilkada 2020, KPK Ingatkan Rekam Jejak Posted: 06 Dec 2019 04:06 AM PST Mantan terpidana korupsi tak dilarang maju berdasarkan Peraturan KPU (KPU) tentang Pencalonan dalam Pilkada 2020. Apa kata KPK?This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| UI Tak Permasalahkan Busana Mendikbud Nadiem di Pelantikan Rektor Posted: 06 Dec 2019 03:54 AM PST Penampilan Mendikbud Nadiem Makarim di acara Pelantikan Rektor UI mendapat kritik. Pihak UI tidak mempermasalahkan gaya pakaian Nadiem.This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| KontraS: Isu LGBT dan Komunis Paling Sering Dibatasi Pemerintah Posted: 06 Dec 2019 03:50 AM PST Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengungkapkan adanya pola pembatasan kebebasan berkumpul yang ada di Indonesia.This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| Kawal Implementasi UU Pesantren, PPP Tak Ingin Negara Intervensi Pesantren Posted: 06 Dec 2019 03:39 AM PST "Ini tugas kita PPP siap mengawal jangan sampai justru pesantren terpinggirkan karena terlalu banyak diintervensi oleh salah satunya negara," ujar Arwani.This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| You are subscribed to email updates from news.detik. To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States | |
"Di kami sulit sama tadi karena terindikasi tidak sejalan, jadi beberapa DPD yang tidak sejalan itu langsung di-Plt semua."
Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengklaim penutupan putaran atau U-turn di Jalan Prof dr Satrio menurunkan tingkat kemacetan.
KPU tidak melarang mantan koruptor maju dalam Pilkada 2020 dan hanya mengimbau agar mengutamakan bukan eks koruptor. Imbauan itu dinilai percuma
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyayangkan keputusan KPU yang tak melarang mantan terpidana kasus korupsi mencalonkan diri di Pilkada.
Kementerian Agama (Kemenag) segera menerbitkan regulasi turunan dari Undang-Undang nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
"Pak Jokowi sebenarnya biasa saja dalam menanggapi wacana amandemen UUD 45," kata Dini.
Mantan terpidana korupsi tak dilarang maju berdasarkan Peraturan KPU (KPU) tentang Pencalonan dalam Pilkada 2020. Apa kata KPK?
Penampilan Mendikbud Nadiem Makarim di acara Pelantikan Rektor UI mendapat kritik. Pihak UI tidak mempermasalahkan gaya pakaian Nadiem.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengungkapkan adanya pola pembatasan kebebasan berkumpul yang ada di Indonesia.
"Ini tugas kita PPP siap mengawal jangan sampai justru pesantren terpinggirkan karena terlalu banyak diintervensi oleh salah satunya negara," ujar Arwani.
0 comments:
Post a Comment