detikNews |
- Kejagung Belum Terima SPDP Kasus Pemalsuan Surat MK
- Adnan Buyung Sebut Panja Mafia Pemilu DPR Genit
- Arsyad Kantongi Data Pertemuan Mahfud MD-Bibit Samad-Bambang W
- Polisi Periksa Staf Sekjen MK Berinisial F, A, AN dan N
- Prijanto: PNS Tak Membebani APBD DKI
- Pelajari Budaya Arab, Kemenkum HAM Kirim Tim ke Arab Saudi
- DPR Tak Ikut-ikutan Soal Pemilihan KSAD
- Arsyad Minta Mahfud MD Mundur karena Langgar Kode Etik
- Hakim Agung Moegiharjo Meninggal Dunia di Australia
- Bupati Tegal Ditahan Terkait Kasus Korupsi Rp 3,9 M
| Kejagung Belum Terima SPDP Kasus Pemalsuan Surat MK Posted: 28 Jun 2011 03:12 AM PDT Polisi menyatakan telah mengirimkan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP) terkait kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) ke Kejaksaan Agung. Namun pihak Kejagung hingga hari ini mengaku belum menerima SPDP tersebut. This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| Adnan Buyung Sebut Panja Mafia Pemilu DPR Genit Posted: 28 Jun 2011 03:07 AM PDT Advokat senior Adnan Buyung Nasution menilai pembentukan Panja Mafia Pemilu oleh Komisi II DPR sebagai tindakan yang genit. Sebabnya, dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) sudah masuk proses hukum di kepolisian. This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| Arsyad Kantongi Data Pertemuan Mahfud MD-Bibit Samad-Bambang W Posted: 28 Jun 2011 03:05 AM PDT Arsyad Sanusi, mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengaku tidak asal menuding Ketua MK Mahfud MD bertemu pihak berperkara. Arsyad yang kini dituduh memalsukan surat MK terkait caleg Hanura Dewi Yasin Limpo itu, mengaku memiliki data yang lengkap. This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| Polisi Periksa Staf Sekjen MK Berinisial F, A, AN dan N Posted: 28 Jun 2011 03:05 AM PDT Polisi tengah memeriksa 4 pegawai Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kasus dugaan pemalsuan surat MK. Keempatnya masih diperiksa sebagai saksi. This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| Prijanto: PNS Tak Membebani APBD DKI Posted: 28 Jun 2011 02:58 AM PDT Dalam kacamata Pemprov DKI, PNS merupakan salah satu elemen penting keberlangsungan pemerintahan DKI. Wagub DKI Prijanto pun menyebut gaji PNS tidak membebani APBD DKI. This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| Pelajari Budaya Arab, Kemenkum HAM Kirim Tim ke Arab Saudi Posted: 28 Jun 2011 02:55 AM PDT Kementerian Hukum dan HAM memandang perlu adanya pemahaman mengenai budaya dan sistem hukum di Arab Saudi. Untuk itu kementerian tersebut akan mengirimkan tim khusus untuk mempelajari hal tersebut. This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| DPR Tak Ikut-ikutan Soal Pemilihan KSAD Posted: 28 Jun 2011 02:45 AM PDT Komisi I DPR tak ingin ikut campur dalam pemilihan KSAD. Walaupun nama Pangkostrad dan Wakassad sudah ramai dibicarakan di DPR bakal menggantikan KSAD Jenderal George Toisutta. This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| Arsyad Minta Mahfud MD Mundur karena Langgar Kode Etik Posted: 28 Jun 2011 02:45 AM PDT Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arsyad Sanusi meminta Ketua MK, Mahfud MD mundur dari jabatannya. Permintaan ini terkait pelanggaran kode etik yang konon dilakukan oleh Mahfud MD. This posting includes an audio/video/photo media file: Download Now |
| Hakim Agung Moegiharjo Meninggal Dunia di Australia Posted: 28 Jun 2011 02:39 AM PDT |
| Bupati Tegal Ditahan Terkait Kasus Korupsi Rp 3,9 M Posted: 28 Jun 2011 02:38 AM PDT |
| You are subscribed to email updates from detiknews To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
Polisi menyatakan telah mengirimkan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP) terkait kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) ke Kejaksaan Agung. Namun pihak Kejagung hingga hari ini mengaku belum menerima SPDP tersebut.
Advokat senior Adnan Buyung Nasution menilai pembentukan Panja Mafia Pemilu oleh Komisi II DPR sebagai tindakan yang genit. Sebabnya, dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) sudah masuk proses hukum di kepolisian.
Arsyad Sanusi, mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengaku tidak asal menuding Ketua MK Mahfud MD bertemu pihak berperkara. Arsyad yang kini dituduh memalsukan surat MK terkait caleg Hanura Dewi Yasin Limpo itu, mengaku memiliki data yang lengkap.
Polisi tengah memeriksa 4 pegawai Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kasus dugaan pemalsuan surat MK. Keempatnya masih diperiksa sebagai saksi.
Dalam kacamata Pemprov DKI, PNS merupakan salah satu elemen penting keberlangsungan pemerintahan DKI. Wagub DKI Prijanto pun menyebut gaji PNS tidak membebani APBD DKI.
Kementerian Hukum dan HAM memandang perlu adanya pemahaman mengenai budaya dan sistem hukum di Arab Saudi. Untuk itu kementerian tersebut akan mengirimkan tim khusus untuk mempelajari hal tersebut.
Komisi I DPR tak ingin ikut campur dalam pemilihan KSAD. Walaupun nama Pangkostrad dan Wakassad sudah ramai dibicarakan di DPR bakal menggantikan KSAD Jenderal George Toisutta.
0 comments:
Post a Comment